ASN Tak Netral di Musim Pemilu, Proses Naik Pangkat-Mutasi Bisa Ditunda

Selamat datang Egreen International di Portal Ini!

Jakarta – ASN Tak Netral di Musim Pemilu, Proses Naik Pangkat-Mutasi Bisa Ditunda

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan akan menerapkan pembatasan tegas terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS dan PPPK, yang tidak netral pada musim pemilu 2024. Pembatasan ini dapat menunda promosi dan transfer.

Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan BKN diberi amanah untuk membangun Sistem Terpadu atau SPT, yang merupakan alat bersama untuk meningkatkan sinergi, pembinaan dan pengawasan netralitas ASN. Catat Lonjakan Jumlah Penumpang di Awal Pekan, Ini Imbauan KAI Commuter

Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak mengikuti rekomendasi Komisi Kepegawaian Negara (KASN) dalam melaporkan pelanggaran dalam jangka waktu yang ditentukan, BKN akan mengambil tindakan disipliner.

“BKN melakukan tindakan penertiban berupa surat peringatan pemblokiran data pegawai pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN),” kata Haryomo dalam Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Tahun 2024 yang dikutip Badan Kepegawaian Negara (BKN). ). . Streaming Langsung YouTube, Selasa (6/1/2024).

Dengan langkah pemblokiran data pegawai tersebut, maka hak pegawai yang bersangkutan untuk sementara tertolak. Ini termasuk promosi dan transfer.

Hariomo menjelaskan, pemblokiran data kepegawaian akibat penerapan kepengurusan yang tidak sesuai dengan Peraturan, Standar, Prosedur, dan Standar (NSPK) Manajemen ASN sehingga berdampak. Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2023.

Di sisi lain, tidak butuh waktu lama bagi masyarakat Indonesia untuk menyelenggarakan pemilu, pemilu presiden, dan pilkada serentak Partai Demokrat RI. Haryomo mengingatkan, ASN mungkin punya prioritas politik berbeda. Namun, jangan sampai terjebak dalam berbagai bentuk polarisasi dan fragmentasi sosial.

Karena perbedaan-perbedaan tersebut, tentunya ASN harus berpegang pada prinsip netralitas. ASN adalah perekat dan persatuan bangsa, sehingga ASN tidak boleh terjebak dalam berbagai macam politik praktis. ASN diimbau untuk tidak memihak. bentuk pengaruh atau dalam bentuk apa pun,” ujarnya.

Menurutnya, netralitas ASN sangat merugikan negara dan masyarakat. Status ini membuatnya tidak profesional dan mampu menyembunyikan maksud kerja pemerintah di tingkat lokal dan nasional.

Oleh karena itu, untuk menjamin terjaganya netralitas ASN dalam pemilu serentak dan pilkada tahun 2024, Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN. ASN Tak Netral di Musim Pemilu, Proses Naik Pangkat-Mutasi Bisa Ditunda

‘Presiden boleh berkampanye tapi bagaimana ASN, TNI/Polri bisa netral?’ Tonton videonya:

(shc/kil)

Tulisan ini dipublikasikan di Bisnis dan tag , , . Tandai permalink.